Tentara dengan
kekuatan politiknya dimana Tentara Indonesia tidak pernah membatasi dirinya
sebagai kekuatan militer saja tetapi dia juga menjadikan dirinya sebagai
kekuatan politik. Hal
ini ditegaskan pada masa Revolusi Kemerdekaan 1945 – 1949, tentara tidak hanya berkuasa
secara militer tapi juga secara politik, dimana kekuasaan sipil
ada dibawah militer. Para
perwira militer merasa mempunyai tanggung jawab untuk keselamatan negara dalam
sistem pemerintahan yang sedang berlangsung,para perwira tidak turun sebagi
aktor utama dalam dunia politik tetapi mereka
berperan sebagai orang di balik layar,seperti yang di ungkapkan oleh
Kepala Staf Angkatn Darat Major Jenderal Abdul Harris Nasution dalam konsepnya
yaitu “Jalan Tengah”, Tentara
tidak akan mengambil kesempatan untuk mengambil alih pemerintahan tetapi
tentara juga tida akan tinggal diam dalam urusan politik. Konsep “Jalan
Tengah”yang dikemukakan oleh Nasution mengakibatkan tentara mempunyai peran
dalam dunia ekonomi,dimana para tentara memainkan peran diseluruh aspek sipil
bukan untuk mendapatkan kedudukan ekslusif tetapi untuk mendominasi peran
tentara dalam kehidupan pemerintahan sipil. Peran tentara dalam
dunia ekonomi ini telah menempatkan tentara sebagai suatu seorang individu yang
dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan material mereka sendiri.Jadi tentara
memanfaatkan posisi mereka dalam dunia ekonomi ini untuk mendapatkan materi
yang sebanyak-banyaknya tanpa mempedulikan korps yang mereka bawa.
Pada
saat terjadinya konfrontasi terhadap Malaysia, Pemimpin Angkatan Darat berusaha
untuk mencari solusi penyelesaian melalui perundingan dan berusaha menerima
konfrontasi politik terbatas tersebut.Tapi keputusan Presiden untuk mengirim
penyusup ke Malaysia mempeburuk keadaan sehingga konflik ini menjadi sangat
besar.Soekarno begitu berambisi untuk menang dalam konflik ini,terbukti dengan
dibentuknya DWIKORA dan KOGA .Pada bulan Oktober Koga diganti menjadi KOLAGA. Pada tahun 1964 dan
1965 Angktan Darat telah mengadakan serangkaian manuver untuk merusak
efektifitas pelakasanaan kebijakan konfrontasi.Lepas dari hal itu Angkatan
Darat menghalangi kampanye tidak hanya terbatas pada manuver dan kontramanuver
terhadap struktur komndo,pengangkatan komandan-komandan dan pengiriman pasukan.
Kedudukan
Angkatan Darat didalam birokrasi pemerintahan negara masih kuat sepanjang
tahapan terakhir Demokras Terpimpin.,tapi hal tersebut tidak berlaku lagi
setelah Presiden Soekarno bersekutu dengan PKI.Tetapi kemunduran itu tidak mempengaruhi
kedudukan mereka di KOTI yang bertugas untuk membuat kebijakan.PKI semakin
berkuasa dalam kabinet pemerintahan setelah beberapa anggota PKI di lantik
menjadi menteri dalaam bidang eksekutif.Kemajuan-kemajuan PKI mulai meresahkan
pemimpin Angkatan Darat,mereka khwatir PKI akan mengambil kekuasan dalam
pemerintahan negara.
Percobaan kudeta
Gerakan 30 September. Sebuah pengumuman khusus menyatakan bahwa terjadi suatu
gerakan militer dalam tubuh Angkatan Darat, selanjutnya disebutkan bahwa
“Gerakan 30 September” yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung telah menahan
anggota-anggota “Dewan Jenderal” yang dikatakan disponsori oleh CIA. Pengumuman
tersebut diikuti oleh penyiaran dekrit pada jam 11 pagi yang menyatakan
“seluruh kekuasaan dalam wilayah Republik Indonesia” telah dialihkan kepada
suatu Dewan Revolusi yang akan memegang pemerintahan sampai pemilihan umum
dapat diselenggarakan. Mayor Jenderal Soeharto, menyampaikan pidato singkat di
radio dan mengatakan, “suatu gerakan kontra revolusioner” telah menahan enam
jenderal termasuk Letnan Jenderal Ahmad Yani.
Percobaan kudeta itu telah ditafsirkan beraneka ragam dan saling
bertentangan. Versi Angkatan Darat yang diterima secara umum di Indonesia
menunjuk PKI sebagai dalang. Di lain pihak, Benedict Anderson dan Ruth McVey
dalam sebuah makalah mengemukakan penafsiran sementara yang mengatakan bahwa
PKI tidak memainkan peran apa pun dalam perencanaan percobaan kudeta. Pendapat
bahwa PKI tidak mengambil bagian dalam perencanaan percobaan kudeta mendapat tantangan
serius ketika para pemimpin penting PKI disidangkan oleh Mahmillub yang
diadakan untuk mengadili mereka yang dituduh terlibat dalam kudeta.
Akibat lanjut percobaan
kudeta semenjak munculnya Gerakan 30 September. Pembunuhan enam jenderal pada tanggal
1 Oktober 1965 diikuti oleh serangkaian perkembangan dan memuncak dengan
berhentinya Presiden Soekarno satu setengah tahun kemudian. Dalam pidatonya,
Soeharto mengatakan bahwa PKI telah terlibat dalam percobaan kudeta. Walaupun
bukti-bukti yang tersedia pada hari-hari pertama seakan-akan menunjukkan bahwa
para perwira Angkatan Darat yang membangkang dibantu dengan perwira-perwira
Angkatan Udara itulah yang terutama harus bertanggung jawab. Sementara Presiden
Soekarno mengusahakan mengembalikan harmoni dalam tingkat cabinet, para
pemimpin Angkatan Darat meneruskan kegiatan menggugah emosi yang makin lama
makin tertuju kepada PKI. Para pemimpin Angkatan Darat menghubungi
partai-partai dan organisasi-organisasi antikomunis segera setelah percobaan
kudeta dan membujuk mereka untuk membentuk suatu front guna menuntut diambilnya
tindakan terhadap PKI. Ketegangan terus berlangsung antara PKI di satu pihak
dan pendukung-pendukung kelompok-kelompok nasionalis dan agama di pihak lain.
Tujuan dari pimpinan Angkatan Darat dalam mendorong terjadinya pembunuhan
massal terhadap pendukung-pendukung PKI itu adalah untuk melenyapkan PKI
sebagai suatu kekuatan politik. Para pemimpin Angkatan Darat memandang operasi
terhadap PKI sebagai suatu taktik yang perlu untuk mencapai tujuan yang
strategis. Kedudukan
Presiden Soekarno melemah secara drastis. Angatan Darat telah memanfaatkan
percobaan kudeta itu tidak saja untuk menangkap mereka yang terlibat langsung,
tetapi sekaligus menghabisi PKI, lawan politik angkatan ini. Walaupun kekuatan
kepemimpinan Angkatan Darat semakin meningkat pada akhir tahun 1965 dalam
hubungan dengan presiden, tetapi presiden bukannya tidak punya kekuatan.
Soekarno memang telah kehilangan salah satu pendukung yang terkuat, namun ia
masih mempunyai pendukung di kalangan angkatan bersenjata dan partai-partai
politik yang lebih menyukai kepemimpinannya daripada kepemimpinan Angkatan
Darat. Alasan dan hal yang serupa juga meliputi kalangan pimpinan partai-partai
politik besar seperti PNI dan NU serta partai-partai politik yang lebih kecil,
yang memihak Soekarno dalam konfliknya dengan Angkatan Darat. Demonstrasi-demonstrasi
mahasiswa menentang kenaikan harga disalurkan melalui Kesatuan Aksi Mahasiswa
Indonesia (KAMI) yang dibentuk pada akhir Oktober oleh organisasi-organisasi
mahasiswa antikomunis di kediaman Menteri P dan K Brigadir Jenderal Sjarif
Thajeb. Pada tanggal 10 Januari ribuan mahasiswa berkumpul di Fakultas
Kedokteran Universitas Indonesia dan mencanangkan “Tritura” (Tri Tuntutan
Rakyat). Tuntutan-tuntutan itu adalah: Turunkan harga-harga, bubarkan PKI, dan
bubarkan kabinet.
Pengumuman
Presiden Soekarno mengenai perubahan keanggotaan kabinet merupakan puncak dari
serangkaian tindakan sejak dua bulan terakhir untuk menegakkan kembali
kekuasaannya. Tindakannya memberhentikan Nasution dan beberapa menteri yang
pro-Angkatan Darat sementara itu mengangkat kembali Subandrio dan lain-lain
yang merupakan lawan utama pimpinan Angkatan Darat. Tingkah laku Soekarno pada
bulan-bulan terakhir telah merenggangkan hubungannya dengan sejumlah
pendukungnya di kalangan tentara khususnya Angkatan Darat. Selama tiga minggu
setelah pengumuman perubahan kabinet, sekelompok kecil perwira yang
anti-Soekarno di Jakarta mengambil peranan yang menentukan. Sementara pimpinan
Angkatan Darat menimbang kembali strategi mereka setelah pengumuman perubahan
kabinet, perwira Angkatan Darat yang
radikal memberi lampu hijau untuk gelombang demonstrasi lagi biarpun ada
larangan. Demonstrasi-demonstrasi
berikutnya terjadi setelah pelantikan kabinet baru oleh Presiden Soekarno.
Demonstrasi berikutnya semakin besar dan tidak terkendali, Soeharto dan
rekan-rekannya mendiskusikan apa yang akan mereka lakukan. Soeharto jelas lebih
menyukai tindakan yang berhati-hati; ia mengirim surat kepada Soekarno dengan
daftar menteri-menteri yang diminta pihak Angkatan Darat untuk dikeluarkan dari
kabinet, tetapi presiden menolak usulnya. Pada tanggal 11 Maret siding kabinet
lengkap berlangsung di Jakarta, Mahasiswa kembali turun ke jalan menghalangi lalu-lintas
dan mengempeskan ban-ban mobil di sekitar istana, tetapi walaupun ada gangguan
tersebut semua menteri dapat hadir.
Dengan
menggarisbawahi bahwa keadaan di Jakarta sudah tidak dapat dikuasai lagi, para
jenderal berharap dapat membujuk presiden untuk memulihkan ketertiban. Soeharto
tidak membuang-buang waktu untuk menggunakan kekuasaan yang baru diterimanya.
Pada tanggal 12 Maret ia mengeluarkan perintah harian yang ditujukan kepada
seluruh jajaran angkatan bersenjata dan rakyat Indonesia. Tindakan Soeharto
telah menjebak para pendukung presiden dalam keadaan tan berdaya untuk berbuat
sesuatu membelanya. Surat Perintah 11
Maret dibuat tidak dengan persetujuan para panglima Angkatan Laut, Kepolisian,
dan Angkatan Udara dan juga kelompok Soekarnois di kalangan tentara, tetapi
sekali presiden telah membubuhkan tanda tangannya, mereka tak kuasa untuk
menolak. tetapi selama beberapa
bulan sesudah 11 Maret suasana politik Jakarta mengalami perubahan drastis.
Pemerintahan yang didominasi oleh Angkatan Darat itu melakukan kebijakan yang
bertentangan dengan kebijakan-kebijakan pokok presiden dalam bidan ekonomi dan
politik luar negeri, dibarengi dengan maningkatnya kegiatan dari para pemuda
yang bergabung dalam kesatuan aksi yang telah bangkit melawan Soekarno dan
memproklamasikan lahirnya “Orde Baru” untuk menggantikan “Orde Lama” yang tidak
dipercayai lagi.
Peristiwa
11 Maret merupaka salah sattu langkah mundur , banyak menteri kepercayaan
Presiden Soekarno dan mereka-mereka yang menentang angkatan darat di dibersihkan
dari jabatannya. Beberapa bylan setelahnya suasana politik Jakarta mengalami
perubahan drastis,golongan-golongan anti Soekarno semakin menggema di Jakarta
dan Bandung yang menghendaki Demokrasi terpinpin secepatnya digantikan dengan orde baru. Namun angkatan
darat masih dapat menahan diri untuk beradu dengan presiden , alasannya adalah
untuk kepentingan mereka sendiri. Angkatan darat ketakutan jikalau nantinya
terjadi perang saudara antara angkatan bersenjata. Karena Angkatan darat tahu
bahwa Angkatan Udara dan Laut dibantu dengan pasukan komando angktan Laut ,
Brimob kepolisian dan bagian-bagin dari divisi Brawijaya Jawa Timur punya
kemampuan untuk mendatangkan kerugian bagi pasukan-pasukan pendukung Soeharto.
Jika bentrokan terjadi diantara mereka kemungkinan akan bermunculan
jenderal-jenderal yang lebih angresif anti Soekarno. Selama bulan Maret 1965
dilakukan pemberhentian untuk pengikut-pengikut Subandrio, Chairul Saleh dan
PNI sayap kiri, namun pembersihan masih menyisahkan beberapa orang “moderat”
dari presiden masih tetap pada kedudukan masing-masing. Utamanya PNI, tidak
mudah membersihkan pemimpin-pemimpin PNI yang mempunyai dukungan massa yang
luas. Sehingga Angkatan Darat berencana untuk mempertahankan Partai Nasional
Indonesia namun dalam kepemimpinan yang baru.
Soeharto
menyadari bahwa banyak sekali pemimpin-pemimpin yang seharusnya dicopot dari
jabatannya digantikan oleh orang-orang yang dapat dipercayainya. Kedudukan
mereka digantikan sementara, namun sebenarnya untuk selamanya, antara lain
Mayor Jenderal Dharsono yang sangat anti Soekarno di Jawa Barat, di Jawa Tengah
oleh gubernur ABRI, Mayor Jenderal Surono Reksodimejo. Panglima daerah Militer
yang Soekarnois di Bali dipindahkan. Perlahan demi perlahan segala kekuatan
dibelakang Soekarno digerogoti. Dalam beberapa minggu setelah sidang MPRS,
Soekarno masih tetap dalam istana. Akan tetapi lama-kelamaan terlihat jelas
bahwa dia mengalami tahanan rumah. Mengejutkan ketika bulan Mei bahwa tidak
lagi boleh menggunakan sebutan Presiden. Dua bulan setelahnya gambar-gambar
Soekarno di kator-kantor pemerintahan mulai diambil hingga akhir usianya Juni
1970 beliau masih berada dalam tahanan rumah. Soeharto menunggu bulan Maret
1968 yaitu Sidang Umum MPRS V untuk mengangkat dirinya sebagai presiden RI ke
dua.
Dalam
kekuasaannya Soeharto mengalami tantangan terhadap kedudukannya, antara lain
menggunakan pasukannya untuk membersihkan sisa-sisa PKI setelah kudeta dan
kedua menggunakan prinsip jawa yaitu “Alon-alon asal kelakon” untuk menghadapi lawan-lawannya
yaitu para pendukung Soekarno yang setiap saat dapat memobilisasi massa untuk
melawannya. Kekuatan Angkatan Darat semakin diperoleh dengan organisasi
teritorialnya.Angkatan Darat juga berniat untuk “manunggal bersama rakyat”
melalui pengorganisasian wilayah untuk mengawasi kegiatan orang-orang sipil.
Prakteknya, didirikanlah KODAM (Komando Daerah Militer) di tiap Provinsi,
Komando Resort Militer (Korem) didaera-daerah penting, Komando Distrik Miiliter
(Kodim) ditingkat Kabupaten dan Komando Rayon Militer (Koramil) ditiap
kecamatan. Kopkamtib (Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban ) berasal dari
konsolidasi antara Soekarno dan Soeharto ketika Soeharto diberi mandat untuk
“pemulihan keamanan dan ketertiban”. Dan akhirnya fungsi ini disalahgunakan
untuk mencari pendukung-pendukung PKI yang untuk ditangkap. Kopkamtib juga
digunakan pemerintah saat itu untuk melakukan kontrol politik terhadap
mahasiswa dan ormas-ormas. Hingga surat kabar yang akan terbitpun harus
mempunyai ijin dari kopkamtib. Disini kopkamtib merupakan kunci bagi tgaknya
kekuasaan pemerintah.kedua adalah Badan “Keamanan” Bakin yaitu Badan Koordinasi
Intellejen. Peranannya adalah memperhatikan perkembangan-perkembangan dalam
negeri yang berkaitan dengan partai-partai politik dan masyarakat Cina. Juga
menjaga kewaspadaan terhadap bangkitnya kembali pengaruh-pengaruh Komunis di
Indonesia. Perwira-perwira TNI memang tidak keseluruhan mempunyai hubungan yang
erat, namun kurang lebih kemauan dan ambisi mereka sama. Bahkan pada Tahun 1966,
para perwira TNI tidak sabar untuk menunggu strategi Soeharto dalam penurunan
Soekarno serta mereka bahkan meminta supaya Soekarno diadili. Khususnya mereka
yang sama sekali tidak menyukai PNI.
Kekuasaan
Angkatan Darat dalam pemerintahan, tidak seluruhnya elit militer didalamnya.
Namun didalamnya banyak diikutkan orang sipil untuk menciptakan suasananegeri
yang benar. Kerjasama militer dan sipil
dapat terlihat dari komposisi kabinet.walaupun orag sipil mempunyai dominasi
dalam kabinet, namun mereka tidak mempunyai kekuatan politik yang cukup untuk
melakukan kekuasaan yang sebenarnya. Kekuatan politik angkatan darat
memungkinkan banyak ruang gerak mereka dalam administrasi pemerintahan. Bahkan
pengangkatan birokrasi bergantung pada keputusan perwira-perwira .
Ketakutan
pemerintah, panglima, dan komandan-komandan daerah bahwa partai politik masih
mengakar dimasyarakat dan memungkin mereka menghimpun diri untuk melawan
pemerintah sehingga sukar bagi angkatan Darat untuk menyingkirkan mereka. Oleh
karenanya dalih-dalih militan yang anti partai sering mengatakan bahwaa
“Angkatan Darat” setia pada modernisasi dan pembangunan sedangkan partai
politik lebih cenderung memenuhi kepentingan golongan yang tidak sesuai dengan
tujuan-tujuan nasional. Dalam rencana pemilihan umum dan Langkah-Langkah
pembaharuan sistem kepartaian , awalnya angkatan Darat enggan untuk menyerah
pada tuntutan untuk dilakukannya pemilihan umum , melihat kubu-kubu partai lama
di pedesaan sangatlah dominan dan mempunyai banyak massa sedangkan untuk
sekutu-sekutu angkatan Darat dominan dari perkotaan sehingga tidak ada kekuatan
baginya untuk menjadi pemenang. Angkatan Darat terlebih dahulu mengadakan
seminar tentang persiapan Undang-Undang Pemilihan dan satu undang-undang
berkenaan dengan partai-partai politik. Usulan tentang peraturan itu
memungkinkan kekuatan politik baru menjadi tantangan bagi partai politik lama.
Usul utamanya adalah “ pemilihan didasarkan pada sistem distrik, dimana
daerah-daerah pemilihan memilih wakilnya dan bukan perwakilan proposional”.
Partai PNI muncul sebagai partai yang disinyalir akan menjadi besar lagi karena
memperoleh tambahan dukungan dari bekas-bekas keluarga PKI yang kini PKI
menjadi partai terlarang. Daerah yang menjadi pusat perhatian bai Soeharto
adalah Jawa Timur, daerah kelahiran Soekarno . Disana simpati terhadap Soekarno
sangat kuat. Namun Golkar ( Soeharto ), menggunakan cara yang berbeda-beda
dalam menanggapi setiap lawannya, diantaranya menggunakan GUPPI dan
Kokarmendagri, suatu organisasi karyawan dari Departemen Dalam negeri, dimana
dahulu PNI mendapat banyak dukungan. Tanggal 5 Juli 1975 Golkar memenangkan
pemilu lebih dari 50% suara. Golkar adalah hasil karya dari pihak Militer ,
organisasi partai yang dimobilisasi tentara secara temporer. Kemenangan yang
luar biasa ini secara drastis telah mengurangi kemampuan oposisi dari
organisasi sipil terhadap rejim tentara, termasuk PNI.
Angkatan
Darat berpendapat, dilihat dari kabinet orde lama dan orde baru sangatlah
berbeda. Ketika Kabinet Soekarno yang lebih menekankan perjuangan melawan
imperialism dengan “dwikora”nya namun kabinet Soeharto lebih menekankan pada
pembangunan ekonomi. Karena menginginkan perubahan dalam hal taraf hidup untuk
masyarakat indonesia. namun pembangunan Ekonomi jauh lebih menguntungkan elite
dan kaum menengah. Ditambah dalam kondisi ini, perwira militer yang dahulunya
telah berpengalaman dalam hal perdagangan sangatlah diuntungkan. Angkatan Darat
juga mengenalkan dir sebagai stabilitator dan dinamisator. Dengan dalih
stabilitator perluasan kesempatan berdagang untuk elite semakin luas. Para
perwira ditempatkan pada jabatan – jabatan penting diperusahaan raksasa seperti
perusahaan minyak, bulog, dan perusahaan persenjataan. Penanaman modal asing
sangat gencar-cencarnya digalakkan di Indonesia. Karena mereka bukanlah ahli
profesional dibidangnya , banyak yang tidak dapat memisahkan antara kepentingan
pribadi dan perusahaan. Sehingga korupsi mulai tercium oleh kalangan mahasiswa
pada tahun 1967 melalui pers dan surat kabar. Dan mahasiswa melalui perluasan
penanaman modal asing mulai tersadar bahwa rejim ini telah mengurangi rara
kepercayaan terhadap nasionalis bangsa.
Setelah
kudeta tahun 1965, para perwira sibuk terfokus pada terciptanya kondisi ekonomi
yang menguntungkan dirinya sendiri. Sedangkan Soeharto dalam memimpin
pemerintahan sangat bergantung pada sekelompok kecil penasehat yang diangkat
dari Angkatan Darat yang bernama Spri. Namun akibat protes kalangan mahasiswa,
Spri dibubarkan. Namun tak memberi pengaruh karena orang-orang Spri yang sangat
dekat dengan Soeharto diangkat menjadi staf-staf negara bahkan sekretaris
negara yaitu Alamsjah pada tahun 1968. Disisi lain tahun 1971 ketidakpuasan
kalangan mahasiswa terhadap perkosaan hukum, merajalelanya korupsi,
penyalahgunaan kekuasaan , penanaman modal asing yang hanya menguntungkan elit
menjadikan mereka mencetuskan “Petisi 24 Oktober”. Dalam kemelut ekonomi ,
tujuan pemerintah yang utama adalah “stabilitasi dan rehabilitasi” yang
mencakup pemberhentian laju inflasi, memulihkan kepercayaan Internasional dan
merehabilitasi prasarana. Alternatif yang ditawarkan oleh para penasehat
Ekonomi Soeharto adalah bantuan IMF. Sehingga ketergantungan Indonesia pada
Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya semakin tinggi dalam bidang ekonomi.
KESIMPULAN :
Kondisi
Militer dalam politik diberbagai negara sangatlah bervariasi, tegantung dari
latar belakang historis keterlibatan militer dalam suatu bangsa. Berbeda dengan
militer di negara lain, militer di Indonesia merasa ikut serta dalam merebut
kemerdekaan Indonesia oleh karenanya wajib didengar suaranya dalam
masalah-masalah politik. Angkatan Darat khususnya mulai berkuasa dan tidak
segan menyingkirkan lawan –lawannya yang kurang terorganisasi. Bermodal
cadangan keuangan negara ditambah dana komersial pribadi menjadikan militer
tampil jadi kekuatan politik penting mandiri. Sejak tahun 1960-an Angkatan
Darat telah mengakar dan tertanam kokoh dalam aparatur pemerintahan sipil dari
tingkat Nasional hingga tingkat desa. Puncaknya pada Orde Baru, militer bukan
hanya menjadi dominasi kekuatan politik didalamnya namun juga merambah pada
kekuatan ekonomi . Meluasnya peranan para perwira militer dalam pergulatan
ekonomi Indonesia menjadikan mereka lebih percaya diri untuk lebih dalam masuk
dalam lingkaran pemerintahan sipil. Hingga saat ini, meskipun kekecewaan
masyarakat terhadap keterlibatan militer sanagat besar, tampaknya tak ada
kemungkinan untuk mengendalikannya lagi. Mengingat sudah mengakarnya pelembagaan
kekuasaan militer atas sipil hingga ke wilayah lokal dan diamininya selama
puluhan tahun.
120110301017
Tidak ada komentar:
Posting Komentar